5 Fakta Keputusan Menaker Soal Pembayaran THR 2021

5 Fakta Keputusan Menaker Soal Pembayaran THR 2021 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Instagram @idafauziyahnu.

Jakarta - Tunjangan Hari Raya kini (THR) tengah ramai dibahas pemerintah menjelang bulan suci Ramadhan tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pun mengeluarkan surat edaran demi mengatur pembayaran THR tersebut.


Dari surat edaran itu, Menaker pun mengeluarkan beberapa hal untuk mengatur pembayaran THR kepada karyawan. Nah, berikut ini, numbuh ngerangkum beberapa fakta terkait aturan pemberian THR 2021.


  1. Menaker Minta THR Diberikan Maksimal H-7

Menaker Ida bilang, aturan pembayaran THR tahun ini kembali mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.


Dengan kata lain, pengusaha wajib membayar THR maksimal H-7 Hari Raya Idul Fitri.


"THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba," ucap Ida.  


  1. Menaker Hanya Izinkan THR Ditunda Maksimal sampai H-1

Menaker Ida Fauziyah masih memberikan keringanan bagi perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh pada Lebaran 2021 tahun ini. 


Keringanan itu diberikan untuk perusahaan yang gak mampu bayar THR. Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau H-1.  


"Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan hari raya," ujar Ida dikutip dari CNN Indonesia, Senin (12/4).


  1. Pengusaha Kesulitan Bayar THR H-7 Wajib Kasih Laporan Keuangan 2 Tahun

Pemerintah kasih kelonggaran ke perusahaan yang gak mampu bayar THR H-7 Hari Raya Idul Fitri. Manajemen bisa melakukan dialog dengan pekerja untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dan disepakati bersama.  


Dalam dialog itu, perusahaan wajib kasih tahu ke seluruh karyawan terkait laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Setelah ada kesepakatan, nantinya perusahaan harus melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7 Hari Raya Idul Fitri.  


"Laporan keuangan yang disertakan dua tahun terakhir. Pengusaha harus melaporkan kondisi keuangan, kalau ada tidak punya kemampuan bayar sesuai ketentuan, harus melaporkan pembicaraan bipartit ke Dinas Ketenagakerjaan H-7 karena kelonggaran hanya sampai h-1 Hari Raya Idul Fitri," tutur Ida.


  1. Perusahaan Kena Sanksi Kalo Telat Bayar THR

Menaker Ida ngejelasin, pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada pekerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.


Hal ini kembali mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.


Namun, denda ini gak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. Bagi pengusaha yang gak bayar THR, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.  


"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," kata Ida.


  1. Menaker Larang Pengusaha Cicil THR Tahun Ini 

Menaker Ida Fauziyah mewajibkan pembayaran THR dilakukan secara penuh kepada pekerja tahun ini. Artinya, pengusaha gak diizinin buat bayar THR dengan cara mencicil seperti 2020 lalu.


"Diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja dan buruh," imbuh Ida. (rfq)


kemnaker menteri ketenagakerjaan ida fauziyah thr