Janji Mentan SYL: Kita Selalu Mantau dan Kawal Kebijakan Pupuk Subsidi

Janji Mentan SYL: Kita Selalu Mantau dan Kawal Kebijakan Pupuk Subsidi

Jakarta - Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia kembali negesin nih, akan kawal secara maksimal kebijakan terkait pupuk bersubsidi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ngaku, kalo pemerintah selalu mengawal kebijakan yang dikeluarkan, termasuk mengenai pupuk bersubsidi.

"Pupuk subsidi adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini, kita ingin meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu kita selalu memantau dan mengawal kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran," kata SYL, dalam Dialektika dengan tema 'Evaluasi Subsidi Pupuk, Tunai Jadi Solusi?' yang disiarkan Media Indonesia secara live streaming, Rabu (10/2).

Sedangkan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, yang diwakili Kasubdit Pupuk Bersubsidi Yanti Ermawati, mengatakan Kementan janji bakal maksimalin kebijakan yang paling minim resiko, tapi paling banyak manfaat.

"Namun, kebijakan tersebut membutuhkan sinergi dari instansi terkait, karena tidak mungkin kita bergerak sendiri," katanya.

Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menetapkan secara tertutup agar bisa langsung ke sasaran.

"Dalam hal penyaluran pupuk dilakukan secara tertutup melalui Permendag 15/2013, agar penyaluran lebih ke sasaran dan tepat waktu. Kita juga menyesuaikan musim tanam dan berupaya untuk melakukan penyaluran agar tepat waktu," jelasnya.

Ditambahkannya, sasaran itu adalah petani penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam sistem eRDKK. Termasuk jumlah pupuk yang diusulkan.

"Yang menjadi masalah, petani yang tidak tercantum dalam sistem eRDKK juga menuntut mendapatkan pupuk subsidi. Padahal, pupuk subsidi hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani dan sudah menyusun RDKK tahun sebelumnya," ucapnya.

"Selanjutnya, dituangkan dalam sistem eRDKK untuk dijadikan dasar pertimbangan penyaluran pupuk bersubsudi tahun berjalan. Perbedaan pemahaman pendataan ini seringkali menimbulkan polemik, jadi seharusnya tidak ada kelangkaan," lanjutnya.

Nah, hal senada juga diucapin sama Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Gusrizal. Dia bilang, sistem pupuk subsidi itu tertutup dan harus didata.

"Karena memang sistem pupuk subsidi tertutup, berarti harus didata. Kata kuncinya adalah ada yang didata. Berarti ada yang di luar data. yang di luar data inilah yang kemudian menuntut mendapatkan, pupuk subsidi," katanya.

Gusrizal juga berharap, penggunaan pupuk subsidi diproporsionalkan agar tidak timbul polemik lain. Dia juga menilai, kelangkaan itu muncul karena adanya persepsi publik yang merasa tidak dapat pupuk, tidak masuk RDKK, dan tidak tahu jika dosis berubah.

"Di dalam eRDKK pun ada tantangannya. Misalnya jumlah pupuk yang diusulkan 24 juta ton, namun alokasi hanya bisa 9 juta ton. Berarti penggunaan dan distribusi pupuk harus diproporsionalkan. Tapi di daerah tidak mau. Mereka tetap minta jumlah 24 juta itu sesuai usulan. Padahal seharusnya diproporsionalkan," tandasnya. (rfq)

kementan mentan pupuk subsidi