Main Media Sosial Kini Diawasi Polisi?

Main Media Sosial Kini Diawasi Polisi? Ilustrasi media sosial. Sumber: Istimewa

Jakarta - Mulai hari ini, Kamis (25/2) media sosial akan dipantau langsung oleh Virtual Police yang dibentuk oleh Bareskrim Polri. Kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, kalau tim tersebut dibuat khusus buat mencegah tindakan pidana UU ITE.

Katanya lagi, kehadiran polisi di ruang digital itu sebagai bentuk pemeliharaan Kamtibmas biar dunia siber bisa bergerak dengan bersih dan produktif.

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Argo, Ngutip dari CNN Indonesia, Rabu (24/2).

Direktur Tindak Pidana Siber Polri, Brigadir Jenderal Slamet bilang kalau timnya udah bertugas sejak rabu kemarin.

"Per 24 Februari 2021 sudah dikirimkan melalui DM (direct message) sebanyak 12 peringatan virtual polisi kepada akun medsos. Artinya, kita sudah mulai jalan," ujar Slamet dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2).

Slamet juga ngejelasin kalau cara virtual police ini beroperasi dengan cara patroli siber di media sosial. Mereka ngawasin konten-konten yang dicurigai mengandung hoaks atau hasutan yang bisa nimbulin kekacauan di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ganjaran buat akun yang ngelanggar peraturan nantinya akan diberi peringatan oleh tim virtual police lewat direct message ke si pemilik akun tersebut.

Tapi kata Slamet, kalo peringatan itu dikirim setelah melakukan kajian terlebih dulu. Soalnya polisi dalam hal ini bakal ngelibatin ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE.

"Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses. Pertama edukasi, kemudian peringatan virtual," ucap Slamet.

Peringatan itu akan meminta agar si pemilik akun menghapus konten tersebut dalam waktu 1X24 jam. Kalau dalam waktu itu postingannya belum dihapus sama si pemilik akun, maka tim virtual police bakal memanggil si pemilik akun ke kantor polisi.

"Kami lakukan mediasi, restorative justice. Setelah restorative justice baru laporan polisi. Sehingga, tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum, melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice," ucap dia lagi.

Tapi Kadiv Humas Polri, Argo secara tegas bilang kalau kehadiran virtual police bukan untuk mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital, lho.

Semoga aja kehadiran virtual police bisa ngurangin netizen yang nyinyir yang pake fake account, ya. (jod)

twitter instagram facebook polri virtual police