Setahun Pandemi Masuk Indonesia, 4 Strategi Pemerintah Tangani COVID-19

Setahun Pandemi Masuk Indonesia, 4 Strategi Pemerintah Tangani COVID-19 Ilustrasi virus corona. Foto: Grafis numbuh.

Jakarta - Setahun pandemi COVID-19 di Indonesia, berbagai upaya udah dilakuin pemerintah. Mulai dari pembatasan berskala besar, sampai skala kecil. Namun hingga kini, jumlah pasien terinfeksi COVID-19 juga masih terus meningkat.


Nah, berikut ini, numbuh akan merangkum beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, untuk tangani COVID-19.


1. Jokowi terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat Awal Pandemi

Awal Maret 2020, Indonesia terkonfirmasi bahwa ada warganya yang terinfeksi COVID-19. Kala itu, diketahui ada seorang warga yang terinfeksi COVID-19 dari rekannya yang merupakan WNA asal Jepang. Kemudian dia menularkan dua anggota keluarganya.


Setelah itu, Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi minta agar masyarakat melakukan aktivitas di rumah masing-masing, seperti belajar, beribadah dan bekerja. Aturan tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.


Gak cuma itu, pemerintah juga putusin untuk memangkas cuti lebaran Idul Fitri dan ngelarang masyarakat untuk mudik atau pulang kampung. Keputusan ini diambil pemerintah agar memutus rantai penyebaran virus corona.


Kebijakan beraktivitas di rumah aja, sempat bikin kontroversi nih. Soalnya, pemerintah sempat dianggap gak serius hadapi pandemi COVID-19, yang saat itu udah nyebar ke beberapa negara. Tapi, ketika virus sudah mulai masuk di Indonesia, pemerintah terkesan 'gelagapan' menghadapinya.


2. Pemerintah terapkan PSBB transisi setelah 3 bulan pengetatan

Pada Mei 2020, Jokowi minta masyarakat kembali beraktivitas di tengah pandemi virus corona. Meski pemerintah membolehkan masyarakat kembali produktif, tapi mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang kalo gak akan mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


"Tidak dicabut. PSBB terus (berjalan), tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru," ujar Jokowi ketika memberikan keterangan pers di Istana Merdeka pada Jumat (15/5).


Jokowi minta masyarakat untuk kembali produktif, meski di tengah wabah virus corona. Dia juga berkata, pada akhirnya masyarakat tetap bisa beraktivitas dan hidup berdampingan dengan COVID-19. 


Apalagi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan virus corona kemungkinan tidak akan pernah hilang dari lingkungan manusia sama seperti penyakit lain yang disebabkan oleh virus.   


"Kehidupan masyarakat berjalan, tapi kita juga harus bisa menghindarkan diri dari COVID-19 dengan cara tadi, cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker," kata Jokowi.  


Saat itulah, pemerintah menyebutkan kata 'new normal' dan minta masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Ketika itulah muncul kebijakan PSBB transisi, di mana pengetatan yang dilakukan sebelumnya udah mulai dilonggarkan, mal dan tempat makan sudah bisa dikunjungi dengan jumlah pengunjung yang terbatas.


3. Pemerintah putusin kebijakan PPKM pada Pertengahan Januari

Hingga akhir 2020, kasus COVID-19 gak juga menurun di Indonesia. Bahkan, sekarang udah satu juta kasus mencapai di Tanah Air. Akhirnya, pemerintah membuat strategi baru dengan menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021, sampai 25 Januari 2021.


Tapi, PPKM yang baru berjalan selama dua minggu itu udah dapat kritikan keras dari Jokowi. Dia menilai PPKM gak efektif dan justru menjatuhkan ekonomi, sementara kasus positif gak berkurang.


Sebab, saat PPKM diterapkan, pemerintah emang memperketat kembali jam operasional mal, aturan dine in di tempat makan juga diperketat, serta aturan batasan karyawan yang kerja di kantor juga dikurangi lebih banyak.


"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1).


Menurutnya, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Gak cuma itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM perekonomian menurun, sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.


“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.


Jokowi bilang, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana nggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.


4. Pemerintah putuskan jalankan PPKM Mikro

Setelah mendapatkan teguran keras dari Jokowi, pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, kali ini pemerintah menerapkan strategi baru yaitu PPKM mikro, di mana penanganan COVID-19 dilakukan hingga ke level RT/RW. Pelaksanaan PPKM mikro dilakuin dari 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021.


Mengikuti kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri yang mengatur pelaksanaan PPKM mikro tersebut.  


Aturan yang mengatur soal PPKM mikro juga telah dikeluarkan oleh Tito dalam Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.  


Tetapi, instruksi yang ditandatangani pada 5 Februari 2021 itu, justru menuai kritik lantaran banyak pelonggaran pembatasan di dalamnya. Beberapa pelanggaran pembatasan itu berbeda dengan aturan di PPKM yang sebelumnya, seperti jam operasional mal hingga pukul 21.00 WIB, batas karyawan yang bekerja di kantor sebesar 50 persen, dan makan di tempat dibatasi 50 persen.  


Namun, dalam aturan PPKM mikro ini disebutkan larangan berkerumun lebih dari tiga orang. Selain itu, dibatasi juga keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB.


"Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan," tulis Tito dalam instruksinya. (rfq)

pemerintah jokowi covid-19 virus corona indonesia