Stok Pangan Masih Cukup, DPR Sepakat Tolak Wacana Impor Beras

Stok Pangan Masih Cukup, DPR Sepakat Tolak Wacana Impor Beras Petani sedang garap sawah. Foto: Instagram @syasinlimpo.

Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, yang dialokasikan melalui perum Bulog. Namun, hal itu mendapatkan penolakan dari Komisi IV DPR RI.


DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.


“Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, dalam keterangan tertulis yang diterima numbuh, Rabu (17/3).


Hasan Bilang, kalo pemerintah harus komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian. Dia juga ingin agar perum Bulog harus ningkatin sinkronisasi dan koordinasi dengan Kementerian serta Lembaga terkait.


"Kalo serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.


Sementara pada kesempatan lain, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan gak perlu melakukan impor.


Hal tersebut dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen, dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.


"Bulan Mei ini para petani se-Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani, agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," ujar Daniel.


Daniel berharap, seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen dalam mengutamakan produk dalam negeri, agar masyarakat gak dipersulit di kondisi pandemi covid-19 yang berkepanjangan. (rfq)

padi petani dpr pemerintah