Tanggapan Mentan soal Keluhan Petani yang Disuruh Pengecer Beli Pupuk Non-subsidi

Tanggapan Mentan soal Keluhan Petani yang Disuruh Pengecer Beli Pupuk Non-subsidi ilustrasi pupuk subsidi. Foto: Istimewa.

Jakarta - Petani di Sragen, Jawa Tengah, banyak mengeluhkan soal kebijakan kios pengecer, yang mengharuskan pembeli pupuk non-subsidi jika ingin menebus jatah pupuk subsidi.


Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bilang, kebijakan pupuk bersubsidi dikeluarkan bukan untuk memberatkan petani. Tapi, untuk bantu petani memperlancar usaha taninya.


"Pupuk subsidi dikeluarkan untuk mendukung aktivitas usaha tani para petani. Jadi, tidak ada kebijakan menjual pupuk subsidi secara paket. Petani bisa mendapatkan pupuk tersebut sesuai dengan kebutuhannya," ujar Mentan SYL, seperti dikutip dari kompas.com, Jumat (16/4).


Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, menambahkan, data-data petani penerima pupuk bersubsidi udah tercantum dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).


“Petani bisa mendapatkan pupuk sesuai data yang tercantum. Tidak ada kebijakan mengharuskan petani mendapatkan pupuk secara paket dengan pupuk nonsubsidi," ucao Sarwo Edhy.


Sarwo bilang, distribusi pupuk subsidi mengacu pada prinsip 6T atau 6 Tepat. Gak cuma itu, Kementan juga minta partisipasi masyarakat buat awasin pelaksanaan program subsidi.  


"Prinsip distribusi pupuk subsidi yang diterapkan adalah 6T alias 6 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Sasaran," terangnya.  


Keluhan para petani itu muncul salah satunya mencuat di Kecamatan Sidoharjo dan Tanon, Sragen, Jawa Tengah.


Di Kecamatan Tanon, Wakil Ketua Kelompok Tani (Poktan) Raharjo Desa Gawan, Sutarno, mendapat keluhan dari anggotanya yang diancam pengecer gak akan diberi jatah pupuk subsidi kalo gak mau membeli non-subsidi.


“Ya kemarin sempat ramai, petani di sini juga mbengok (teriak) karena mau ambil jatah subsidi harus diembel-embeli beli non-subsidi. Kalau gak mau, jatahnya pupuk subsidi gak diberikan,” katanya.  


Kata Sutarno, petani sempat berang dan berontak karena harus diwajibkan beli pupuk non-subsidi itu cukup mahal. Setiap satu hektar (ha), petani diwajibkan membeli pupuk NPK non-subsidi satu sak 20kg seharga Rp 185 ribu.


“Ya pada gak mau, karena memberatkan. Dulu juga gak ada tumpangan macam-macam kok, mau dipermainkan. Sudah petani ini kesulitan pupuk kurang, malah dibebani pakai tumpangan segala. Siapa yang gak pegel,” tuturnya.  


Senada dengan Sutarno, perwakilan Poktan Karya Mulya Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Joko Alip Sutanto, bilang, saat ini petani menghadapi kendala jatah pupuk bersubsidi yang jauh di bawah kebutuhan.


“Banyak petani yang ngeluh, kenapa harus diembel-embeli beli pupuk non-subsidi. Kalau gak dibeli, jatah pupuk bersubsidinya tidak diberikan,” ujarnya.  


Selain itu, petani juga dipersulit dengan kebijakan pengecer yang mulai main tumpang dalam mendistribusikan pupuk subsidi jatah petani.


“Akhirnya petani yang tua-tua menolak dan tidak mau beli lagi karena diwajibkan membeli pupuk non-subsidi, itu jadi malas,” imbuh Joko. (rfq)


mentan pupuk petani menteri pertanian syahrul yasin limpo sragen