Waduh! Pemerintah Nunggak 2,56 Triliun ke 909 RS yang Tangani Pasien Covid-19

Waduh! Pemerintah Nunggak 2,56 Triliun ke 909 RS yang Tangani Pasien Covid-19 Ilustrasi rumah sakit. Foto: Media Indonesia.

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan seluruh permintaan verifikasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terhadap klaim rumah sakit atas tagihan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 pada 2020.? ? 

Hasilnya, BPKP mencatat pemerintah masih memiliki tunggakan tagihan yang belum dibayarkan sebesar Rp 2,56 triliun kepada 909 rumah sakit.? Tagihan itu adalah biaya perawatan selama tahun 2020, yang menjadi tanggungan Kemenkes.

Sebelumnya, BPKP mencatat tunggakan pemerintah terhadap RS mencapai Rp 3,897 triliun. Namun, Kemenkes mengajukan reviu kembali atas tunggakan tersebut. Reviu itu kemudikan dilakukan dalam 4 tahap, pada 12 April, 21 Mei, 28 Mei, dan 22 Juni 2021.

Pada laporan pertama, BPKP juga mencatat ada kelebihan pembayaran tunggakan terhadap RS sebesar Rp113 miliar. Namun, setelah dilakukan reviu sebanyak 4 tahap, ada koreksi atas nominal tunggakan dan juga kelebihan bayar.

“Hasil reviu BPKP menyimpulkan bahwa tunggakan tagihan yang memenuhi syarat formal untuk dibayarkan adalah sebesar Rp 2,56 triliun untuk 909 RS. Hal itu termasuk koreksi lebih bayar senilai Rp 760 miliar pada 258 Rumah Sakit,” ucap Direktur Pengawasan Bidang Sosialdan Penanganan Bencana BPKP Michael Rolandi C. Brata dikutip dari IDN Times, Selasa (29/6).

Reviu BPKP ini, hanya dilakukan terhadap RS yang punya klaim tagihan biaya perawatan pasien Covid-19, terhadap pemerintah di atas Rp 2 miliar. Menurut Michael, hingga saat ini masih ada tunggakan tagihan penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 tahun 2020, yang belum dilaporkan Kemenkes kepada BPKP.

Menurut Michael, hal itu disebabkan proses di Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Kemenkes maupun proses rekonsiliasi, dan verifikasi dengan masing-masing RS belum selesai.

"Sampai saat ini tunggakan tagihan tahun 2020 yang masih diverifikasi TPKD Kemenkes adalah Rp 3,14 triliun dispute klaim per 31 Desember 2020, dan TPKD Provinsi sekitar Rp 6,93 triliun. Disamping itu, masih ada Rp 5,39 triliun yang sudah (masuk) Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) BPJS upload sampai dengan Mei 2021, yang masih harus direkonsiliasi dan verifikasi kepada masing-masing RS-nya oleh Kemenkes,” katanya.

Ia pun meminta Kemenkes untuk segera menyelesaikan proses rekonsiliasi dan verifikasi serta penyelesaian dispute yang sedang dilakukan atas tunggakan tagihan layanan RS Tahun 2020. Sebab, hal tersebut akan menjadi acuan BPKP dalam melakukan reviu, ketika nantinya diajukan permintaan reviunya.

"Selama permintaan reviu dari Kemenkes telah lengkap dokumen formalnya, proses reviu BPKP dapat kami selesaikan dengan cepat. Rata-rata selesai dalam jangka waktu 1 minggu setelah permintaan reviu diajukan,” imbuh Michael. (rfq)

pemerintah covid-19 kemenkes rumah sakit bpkp